ADA UPAYA MENGKAMBING HITAMKAN NAJWA SHIHAB TERKAIT PENCATUTAN NAMA PRESIDEN
Oleh : Effndy Ar@w
Belum
lama ini kita disuguhi nyinyiran dari para clan media sosial semisal FB
dan Twitter terkait ceramah ustadz Nur Maulana di salah satu stasiun
televisi swasta. Tak berselang lama, kita lalu disuguhi tingkah laku
ketua DPR RI atas pencatutan nama Presiden di PT. Freeport.
PT.
Freport merupakan tambang terbesar di ujung timur Indonesia. Tambang
yang terlampau lama di keruk oleh investor asing. Tambang yang begitu
besar dalam mendokrak devisa negara. Sayang pembangunan di timur
Indonesia tidak berbanding lurus dengan sumbangannya terhadap
pembangunan nasional.
Perseteruan
antara menteri ESDM Sudirman Said dengan ketua DPR RI Setya Novanto,
tak lepas dari intrik memperoleh saham PT Freeport dan pembangunan
pembangkit tenaga listrik di Papua dengan mencatut Presiden dan Wakil
Presiden. Hal ini akhirnya menyeret sang ketua DPR ke Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD). Bahkan
perseteruan itu melahirkan sebuah gerakan dan petisi pemecatan Ketua DPR
atas pelanggaran etik dan hukum berupa; pertama, penyalah gunaan
kekuasaan legislatif menurut konstitusi. Kedua, pencemaran nama baik
pimpinan tertinggi pemerintahan dan negara. Ketiga, manipulasi informasi
dengan menyebutkan Presiden dan Wapres meminta saham padahal tidak
benar, dan keempat, Rakyat dan negara ikut dirugikan atas hal tersebut.
Dilain
sisi, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR berencana melapor ke Bareskrim
Polri atas kasus bocornya foto surat laporan Menteri ESDM Sudirman
Said. Rencana pelaporan disampaikan setelah foto tersebut muncul dalam
wawancara eksklusif pada program Mata Najwa di Metro TV, Senin (16/11).
Padahal
jika dinilai, apa yang ditampilkan oleh Najwa Shihab telah sesuai dengan
prosedur jurnalistik dan kode etik. Lebih lanjut, wartawan atau
jurnalis diperbolehkan untuk mendapatkan data atau bukti yang terkait
dengan informasi publik. Jika di simak, maka hal demikian merupakan
sebuah prestasi tersendiri. Mestinya, mbak Nana (sapaan akrabnya)
mendapatkan penghargaan bukan malah di polisikan.
Selamat
datang kegaduhan baru. Dengan terbukanya identitas dari pencatut, hasil
wawancara putri berdarah Makassar, anak kedua Mufassir (ahli tafsir)
Quraisy Shihab, Menteri Agama era Kabinet Pembangunan Jilid VII.
Pertanyaan besar yang mesti di jawab serta harus di perhatikan secara
seksama adalah siapakah yang hendak di pilih oleh MKD sebagai pihak yang
di laporkan..?
Lebih
lanjut, jika pelaporan itu telah dilakukan MKD, bukankah itu adalah
bagian dari upaya MKD memecah masalah..? Bahkan berpotensi pada
pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said tidak di tindaklanjuti secara
sungguh-sungguh. Kalau masalah besar dan serius yang berkaitan dengan
ketua DPR RI Setyo Novanto betul-betul tidak di bereskan, maka apa yang
dulu di wacanakan Presiden ke IV Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memang
perlu di tindaklanjuti yakni; Pembubaran Lembaga DPR...!!
0 komentar:
Posting Komentar