Oleh : MASYUDI MP, S. AP
Baru-baru ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa "Demokasi kita saat ini kebablasan". Pak jokowi mungkin mengatakan hal seperti itu karena melihat realitas demokrasi yang terjadi di ibu kota negara yakni DKI Jakarta, persoalan di ibu kota jakarta ternyata akan berimbas pada pemilu mendatang, maka dengan kondisi seperti begitu, Pak Jokowi berkata demikian.
Memahami demokrasi memang tidaklah sesederhana memilah definisi demokrasi yang berasal dari kata yunani yakni Demos "Rakyat" dan kratos "kekuasaan". Yang hanya akan mengantarkan kita pada pengertian Kekuasaan rakyat, atau memahami demokrasi dengan merujuk perkataan Mantan Presiden Amerika yakni abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi itu "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Definisi diatas terdengar sederhana namun sejarah gagasan dan menerapkan demokrasi sangatlah kompleks dan memiliki sejumlah pertanyaan seperti bagaimana menilai sistem politik suatu negara itu demokratis atau tidak. Lain lagi dari jumlah korban yang harus gugur serta terbunuh untuk menegakkan sistem demokrasi.
Sebagai peletak negara modern presiden pertama indonesia pun juga mengatakan bahwa pemerintahannya demokratis namun yang terjadi pula adanya rasa otoritariant dalam menjalankan pemerintan, sebagai contoh Bung Karno pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin dengan segala keputusan musyawarah berada di seorang pemimpin.
Berbeda dengan era Soeharto, soeharto yang selalu menganggap bahwa pemerintahnya sesuai dengan rute pancasila, dari anggapan tersebut sehingga pemerintahan soeharto dianggap sebagai pemerintahan yang mengejewatakan demokrasi pancasila sesuai dengan butir ke 4 pancasila, stereotipe ini masih bisa kita dengarkan, dan sering kali menafikan pemerintahan totaliter dan otoriterisme. Semenjak runtuhnya kekuasaan orde baru, reformasi menjadi angin segar bagi berdirinya demokrasi namun kenyataanya tidak sejalan dengan cita-cita reformasi, kesuksesan reformasi hanya terbukanya kerang kebebasan berpendapat yang selama orde baru tertutup dan tidak mendapat ruangnya.
Di era globalisasi memang menjamin bahwa demokrasi bisa di berjalankan, hal ini pula yang dikatakan oleh francis fukuyama dengan The historis of end. Dimana francis fukuyama memperlihatkan kekalahan ideologi dunia dengan kemenangan kapitalisme atas komunisme, maka semua negara hanya akan menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem yang digunakan diseluruh dunia.
Sebenarnya demokrasi indonesia hari ini tidaklah kebablasan melainkan demokrasi yang terbajak oleh kalangan elit, yang mencederai demokrasi itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai demokrasi oligarki. Lalu, munculnya pertanyaan apakah kita masih negara kerajaan ataukah kita republik merupakan hasil dari akibat demokrasi oligarki tersebut.
Baru-baru ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa "Demokasi kita saat ini kebablasan". Pak jokowi mungkin mengatakan hal seperti itu karena melihat realitas demokrasi yang terjadi di ibu kota negara yakni DKI Jakarta, persoalan di ibu kota jakarta ternyata akan berimbas pada pemilu mendatang, maka dengan kondisi seperti begitu, Pak Jokowi berkata demikian.
Memahami demokrasi memang tidaklah sesederhana memilah definisi demokrasi yang berasal dari kata yunani yakni Demos "Rakyat" dan kratos "kekuasaan". Yang hanya akan mengantarkan kita pada pengertian Kekuasaan rakyat, atau memahami demokrasi dengan merujuk perkataan Mantan Presiden Amerika yakni abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi itu "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Definisi diatas terdengar sederhana namun sejarah gagasan dan menerapkan demokrasi sangatlah kompleks dan memiliki sejumlah pertanyaan seperti bagaimana menilai sistem politik suatu negara itu demokratis atau tidak. Lain lagi dari jumlah korban yang harus gugur serta terbunuh untuk menegakkan sistem demokrasi.
Sebagai peletak negara modern presiden pertama indonesia pun juga mengatakan bahwa pemerintahannya demokratis namun yang terjadi pula adanya rasa otoritariant dalam menjalankan pemerintan, sebagai contoh Bung Karno pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin dengan segala keputusan musyawarah berada di seorang pemimpin.
Berbeda dengan era Soeharto, soeharto yang selalu menganggap bahwa pemerintahnya sesuai dengan rute pancasila, dari anggapan tersebut sehingga pemerintahan soeharto dianggap sebagai pemerintahan yang mengejewatakan demokrasi pancasila sesuai dengan butir ke 4 pancasila, stereotipe ini masih bisa kita dengarkan, dan sering kali menafikan pemerintahan totaliter dan otoriterisme. Semenjak runtuhnya kekuasaan orde baru, reformasi menjadi angin segar bagi berdirinya demokrasi namun kenyataanya tidak sejalan dengan cita-cita reformasi, kesuksesan reformasi hanya terbukanya kerang kebebasan berpendapat yang selama orde baru tertutup dan tidak mendapat ruangnya.
Di era globalisasi memang menjamin bahwa demokrasi bisa di berjalankan, hal ini pula yang dikatakan oleh francis fukuyama dengan The historis of end. Dimana francis fukuyama memperlihatkan kekalahan ideologi dunia dengan kemenangan kapitalisme atas komunisme, maka semua negara hanya akan menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem yang digunakan diseluruh dunia.
Sebenarnya demokrasi indonesia hari ini tidaklah kebablasan melainkan demokrasi yang terbajak oleh kalangan elit, yang mencederai demokrasi itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai demokrasi oligarki. Lalu, munculnya pertanyaan apakah kita masih negara kerajaan ataukah kita republik merupakan hasil dari akibat demokrasi oligarki tersebut.